Lampung Selatan, Sumber Data Media – Dugaan praktik bisnis berkedok Kunjungan Industri (KI) di SMKN 1 Tanjung Sari mendapat sorotan tajam dari Sekretaris DPD Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Lampung Selatan, Heri. Ia menilai kegiatan tersebut mencederai semangat pendidikan dan menimbulkan kesenjangan sosial serta beban ekonomi yang tak semestinya ditanggung oleh orang tua siswa.
“Ini sudah melampaui batas. Dunia pendidikan negeri telah disulap menjadi ladang komersialisasi. Kalau sekolah negeri saja sudah berpikir seperti EO (Event Organizer) dan biro wisata, mau ke mana arah pendidikan kita ke depan?” tegas Heri saat dimintai tanggapannya, Rabu (21/5/2025).
- Menabrak Aturan, Mengabaikan Nurani
Menurut Heri, keberanian pihak sekolah memungut dana hingga Rp819 juta dari orang tua siswa sangat mencolok. Apalagi, hal ini terjadi di tengah adanya Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 73 Tahun 2025 yang secara tegas melarang pungutan berkedok kegiatan sekolah.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi juga pelanggaran nurani. Mengatasnamakan pendidikan untuk menyamarkan praktik wisata komersial adalah bentuk pelecehan terhadap nilai-nilai dasar pendidikan,” ujarnya geram.
- Dinas Pendidikan Diminta Jangan Tutup Mata
Heri mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan Inspektorat untuk segera turun tangan dan melakukan audit menyeluruh. Tak hanya dari sisi anggaran, tapi juga proses pengambilan keputusan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Jangan cuma jadi penonton! Kalau ini dibiarkan, sekolah-sekolah lain akan ikut-ikutan. Ini berbahaya, karena pendidikan akan sepenuhnya bergeser menjadi proyek dan ajang bisnis,” tegasnya.
- Generasi Tertekan Bukan Generasi Cerdas
Lebih jauh, Heri menyatakan keprihatinannya terhadap dampak psikologis bagi siswa yang tak mampu mengikuti kegiatan karena keterbatasan biaya. Hal ini menurutnya menimbulkan rasa malu, tekanan sosial, dan diskriminasi.
Baca Juga : Gubernur Lampung KajI Kebijakan Uang Komite Sekolah, Targetkan Pendidikan Terjangkau
“Kalau hari ini siswa harus menanggung rasa malu karena tak sanggup bayar ‘paket wisata sekolah’, maka kita sedang menciptakan generasi tertekan, bukan generasi cerdas. Pendidikan seharusnya memanusiakan manusia, bukan justru menyulitkannya,” ungkapnya.
PWRI, lanjut dia, menerima informasi bahwa praktik tersebut bukanlah yang pertama. Bahkan, tahun lalu, siswa yang tidak mengikuti KI disebut mendapat “hukuman” berupa tambahan masa PKL dari 4 bulan menjadi 6 bulan.
“Informasi yang kami terima, praktik seperti ini bukan yang pertama. Parahnya, tahun lalu siswa yang tidak ikut Kunjungan Industri justru ‘dihukum’ dengan menambah masa PKL dari 4 bulan menjadi 6 bulan,” ujar Heri.
- PWRI Akan Kawal Sampai Tuntas
Sebagai bagian dari kontrol sosial, Heri menegaskan bahwa PWRI Lampung Selatan akan mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dari pihak terkait.
“Jangan ada lagi sekolah yang menjadikan rakyat kecil sebagai sapi perah. Kalau ingin wisata, silakan buat paket mandiri di luar jam sekolah. Tapi jangan diselubungkan atas nama pendidikan. Kami siap bersuara sampai tuntas,” tutup Heri. (Red)