Pringsewu, Sumber Data Media – Dari seluruh kabupaten/kota di Lampung yang mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat, hanya Kabupaten Pringsewu yang belum menyampaikan usulan lokasi.
Bupati Pringsewu, Riyanto Pamungkas, mengungkapkan bahwa kendala utama adalah tidak adanya lahan milik pemerintah daerah yang memenuhi kriteria untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Karena lahan belum kita miliki untuk Sekolah Rakyat. Lahannya relatif harus luas dan itu harus tanah milik pemda,” ujar Riyanto usai menghadiri pelantikan Bupati Way Kanan, Selasa, (10/6/25).
Ia menjelaskan, syarat pendirian Sekolah Rakyat ialah lahan milik pemda dengan luas antara 5 hingga 10 hektare. Sementara untuk membeli lahan masyarakat, menurutnya, belum memungkinkan karena belum teranggarkan.
“Kalau beli tanah, yang jelas tahun anggaran ini belum karena belum teranggarkan,” jelasnya.
Meski belum bisa mengusulkan lokasi, Bupati menegaskan bahwa Pemkab Pringsewu akan tetap berupaya mencarikan solusi bagi warganya yang berminat masuk Sekolah Rakyat.
“Nanti kita konsultasi dengan pak gubernur solusinya seperti apa. Namun yang jelas Pringsewu sendiri lahan yang memenuhi standar Sekolah Rakyat belum ada,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, membenarkan bahwa hanya Kabupaten Pringsewu yang belum mengusulkan lokasi Sekolah Rakyat.
Baca Juga : Gubernur Lampung Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Larang Penarikan Uang Komite
“Sebenarnya yang tidak mengusulkan hanya satu yaitu Kabupaten Pringsewu saja. Dengan argumentasi mereka tidak ada lahan milik pemda untuk Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Sedangkan Kabupaten Tulangbawang Barat dan Kota Bandar Lampung telah mengajukan usulan, meski belum sepenuhnya menjalani proses desk bersama Kementerian Sosial.
“Kalau Bandar Lampung mengusulkan hanya belum terjadwal untuk melaksanakan desk. Tubaba 7 Mei mengusulkan. Bandar Lampung itu mengusulkan Sekolah Rakyat-nya di SMP 24,” tutup Aswarodi. (Red)