JAKARTA, Sumber Data Media– Presiden Prabowo Subianto memanggil empat direktur utama (dirut) bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (21/3/2025) siang. Pertemuan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi sektor keuangan, termasuk Gubernur Bank Indonesia (BI), Menteri Keuangan, dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Empat direktur utama bank BUMN yang hadir adalah Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama BRI Sunarso, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, dan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu. Mereka tiba di Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.00 WIB.
Selain pimpinan bank BUMN, Prabowo juga mengundang Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Kepala OJK Mahendra Siregar.
Bahas Penyaluran Bansos dan Keuangan Inklusif
Dalam pertemuan ini, pemerintah membahas beberapa agenda penting, salah satunya mengenai penyaluran bantuan sosial (bansos) langsung kepada penerima manfaat. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan.
“Iya, (kami membahas) soal penyaluran bansos. Nanti kalau sudah selesai, saya akan menjelaskan lebih lanjut,” kata Sri Mulyani kepada wartawan.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa pertemuan juga membahas tentang keuangan inklusif. “Keuangan inklusif,” ujar Airlangga singkat.
Baca Juga : Prabowo Terima Kehadiran 8 Pengusaha Besar di Istana
Uji Coba GovTech untuk Penyaluran Bansos
Sebelumnya, pemerintah berencana menguji coba sistem government technology (GovTech) untuk penyaluran bansos mulai Januari 2026. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa sistem ini bertujuan agar bansos bisa langsung masuk ke rekening bank setiap keluarga yang terdaftar.
“Presiden (Prabowo) telah memerintahkan agar program ini segera dikerjakan. Semua penduduk yang menjadi penerima manfaat akan memiliki rekening bank. Pada Januari (2026), kita akan mulai uji coba GovTech untuk bansos agar penyaluran lebih tepat sasaran,” ujar Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (19/3/2025).
Dengan sistem baru ini, pemerintah berharap distribusi bansos menjadi lebih efisien, transparan, dan mengurangi potensi penyimpangan.