Jakarta, Sumber Data Media – Presiden Prabowo Subianto menginginkan setiap desa memiliki lumbung pangan guna memperkuat ketahanan pangan nasional. Lumbung pangan ini akan menjadi cikal bakal Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan hal ini setelah menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Budi Arie Setiadi, Selasa (11/3/2025). Tito menceritakan bahwa Presiden Prabowo memiliki visi besar untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa melalui koperasi modern.
“Saya pada waktu dipanggil oleh Bapak Presiden bersama Bapak Menteri Koperasi, saya melihat ide beliau sangat luar biasa. Keinginan beliau agar setiap desa memiliki ketahanan ekonomi dan pangan dengan sistem lumbung yang dikelola secara modern,” ujar Tito di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta.
Tito menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih akan berperan dalam menyerap hasil pertanian hingga perikanan, sehingga setiap desa memiliki stok pangan sendiri.
Baca Juga : Presiden Prabowo Undang Pandawara Group Bahas Isu Lingkungan di Istana
“Sehingga ketika terjadi kekeringan, seperti di Filipina yang sekarang mengalami krisis beras, Malaysia yang juga bermasalah dengan beras, kita bisa bertahan. Selain melalui Bulog, pertahanan pangan kita juga ada di desa-desa,” jelas Tito.
Menurutnya, konsep ini merupakan modernisasi dari lumbung pangan desa yang telah lama ada, namun kini dikelola dengan sistem koperasi yang berbasis masyarakat.
Selain memperkuat ketahanan pangan, Kopdes Merah Putih juga diharapkan mampu memangkas praktik tengkulak, rentenir, hingga pinjaman online (pinjol) ilegal yang selama ini merugikan masyarakat desa.
“Setelah itu, kita juga akan menangani masalah pupuk, klinik, apotek, bahkan mungkin gas dan listrik. Jika koperasi ini dikelola dengan baik, maka bisa benar-benar memutus kemiskinan dan menghapus praktik-praktik yang merugikan rakyat,” tegas Tito.
Tito menekankan bahwa pembentukan Kopdes Merah Putih tidak akan mengganggu alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
“APBDesa tetap berjalan seperti biasa. Sebanyak 70% anggarannya berasal dari inisiatif desa sesuai kebutuhan masing-masing, sedangkan 30% mengakomodir program nasional seperti saat pandemi Covid-19,” terang Tito.
Dengan konsep ini, desa diharapkan mampu lebih mandiri dalam mengelola ketahanan pangan dan ekonomi masyarakatnya tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah pusat