Jakarta, Sumber Data Media – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan Idul Fitri 1446 H tahun 2025. Acara ini berlangsung di Auditorium Mutiara STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin (10/3/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menekankan pentingnya kerja sama erat antara TNI, Polri, serta instansi terkait untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama bulan Ramadhan hingga perayaan Idul Fitri.
“Saya yakin sinergitas antara TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga lainnya akan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan ibadah serta merayakan Idul Fitri 1446 H,” ujar Panglima TNI.
Pengamanan Objek Vital Selama Libur Idul Fitri
Baca Juga : Panglima TNI: Prajurit Aktif Harus Mundur Jika Menjabat di Instansi Sipil
Menanggapi persiapan pengamanan, Panglima TNI mengungkapkan bahwa berbagai objek vital telah diidentifikasi sebagai titik yang membutuhkan perhatian khusus selama periode libur Idul Fitri. “TNI telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah objek penting yang menjadi pusat aktivitas masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri. Pengamanan difokuskan pada masjid, bandara, stasiun, terminal, pusat perbelanjaan, hingga kawasan wisata,” jelasnya. Selain itu, pos-pos terpadu akan disiapkan untuk memantau situasi, termasuk di beberapa rest area yang membutuhkan dukungan keamanan dari TNI.
Dukungan Personel dan Alutsista
Sebagai langkah antisipasi, TNI menyiagakan 66.714 personel dari tiga matra (TNI AD, TNI AL, dan TNI AU) yang akan diperbantukan kepada Polri (BKO) maupun sebagai pasukan siaga di wilayah masing-masing. Selain itu, TNI juga mendukung pengamanan dengan pengerahan alat utama sistem persenjataan (Alutsista), yang mencakup 9 unit pesawat (Boeing, Hercules, CN, dan Cassa), 12 unit helikopter, serta berbagai kendaraan taktis, truk, dan ambulans.
Turut hadir dalam rapat koordinasi ini Menko Polhukam, Menteri Pariwisata, Menteri PMK, Menteri Perhubungan, Menteri Agama, Menteri Perdagangan, Kapolri, Kabasarnas, Kepala Bapanas, Dirut Jasa Marga, Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina, Dirut PT Jasa Raharja, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Kepala BMKG, serta Dirjen Bina Marga.