Jakarta, SDM – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengimbau seluruh kepala daerah untuk berkolaborasi dalam mengawasi harga beli gabah di tingkat petani agar tetap berada di angka Rp6.500 per kilogram. Ia menekankan pentingnya menjaga harga tersebut mengingat saat ini banyak petani yang tengah memasuki masa panen.
Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang digelar di Kantor Kemenko Bidang Pangan pada Kamis (13/2), Zulhas meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menginstruksikan para bupati agar rutin memantau harga gabah di wilayah masing-masing.
“Selama tiga bulan ini, bupati akan diminta untuk menggelar rapat dengan camat dan kepala desa setiap minggu, sebagaimana yang dilakukan Pak Mendagri dalam membahas inflasi,” ujar Zulhas.
Ketua Umum PAN ini juga menegaskan bahwa kepala daerah perlu mengadakan rapat koordinasi guna menjaga kestabilan harga gabah. Dengan demikian, setiap permasalahan yang muncul dapat segera ditangani, sehingga harga gabah tidak mengalami penurunan drastis.
“Ilmunya harus ditularkan kepada bupati agar mereka bisa melakukan rapat dengan camat dan kepala desa untuk memantau panen raya hingga April. Setiap minggu harus ada rapat yang membahas langkah-langkah yang akan diambil serta permasalahan yang muncul, termasuk soal harga,” jelasnya.
Baca Juga : Prabowo Subianto Kembali Terpilih sebagai Ketua Umum Partai Gerindra
Selain itu, Zulhas menginstruksikan agar Badan Urusan Logistik (Bulog) mampu menyerap gabah petani hingga mencapai 2 juta ton pada tahun pertama.
“Kita sudah membahas kesiapan Bulog dalam menyerap gabah dengan harga yang telah disepakati, yaitu Rp6.500 per kilogram. Targetnya, pada Februari, Maret, dan April, Bulog harus mampu menyerap lebih dari 2 juta ton beras dalam setahun pertama,” paparnya.
Lebih lanjut, untuk memastikan harga gabah tetap stabil di angka Rp6.500/kg, Zulhas meminta Kementerian Pertanian untuk memperketat pengawasan hingga ke daerah-daerah terpencil.
“Menteri Pertanian akan memastikan seluruh aparatnya turun ke lapangan hingga ke pelosok untuk melakukan pengawasan,” pungkasnya. (Chandra)