Jakarta, SDM – Ketua Umum Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), Maret Samuel Sueken, bertemu Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (14/3/2025).
Dalam pertemuan itu, JPKP mengusulkan peran lebih aktif relawan dalam mendukung program pemerintahan.
Maret mengungkapkan bahwa permohonan audiensi telah diajukan sejak awal Februari 2025 dan akhirnya mendapat respons positif. Wapres Gibran memastikan pertemuan resmi dengan JPKP akan segera dijadwalkan dan meminta agar materi pembahasan dipersiapkan dengan matang.
“Kami diminta menyiapkan materi agar audiensi nanti lebih efektif dan bermanfaat,” ujar Maret.
Salah satu poin utama yang diusulkan JPKP adalah keterlibatan relawan dalam setiap kunjungan kerja Presiden dan Wapres ke daerah.
Menurut Maret, hal ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Wapres Gibran menyambut baik gagasan tersebut dan berkomitmen menjadikannya bagian dari agenda rutin.
“Beliau mendukung keterlibatan relawan, bahkan dalam bentuk sesi foto sekalipun, sebagai bentuk apresiasi terhadap mereka,” tambahnya.
Selain itu, JPKP meminta fasilitasi untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Wapres Gibran menyatakan akan menjembatani hal tersebut dan menginformasikan perkembangannya kepada JPKP.
JPKP menegaskan komitmennya dalam mendukung serta menyosialisasikan program pemerintahan, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Wapres Gibran mengapresiasi kontribusi JPKP dan meminta agar semangat pengabdian tetap dipertahankan.
Lebih lanjut, Wapres mendorong JPKP untuk terus aktif dalam berbagai program sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta pemberantasan mafia tanah, minyak, hukum, dan korupsi.
“JPKP akan terus berkontribusi demi kesejahteraan masyarakat dan mendukung pemerintahan dengan semangat pengabdian tanpa syarat,” tegas Maret.
Pertemuan ini memperkuat posisi JPKP sebagai mitra strategis pemerintah. Audiensi resmi dengan Wapres yang akan segera terlaksana menjadi langkah awal untuk keterlibatan lebih luas dalam kebijakan nasional. (ARF).